Minggu, 25 November 2012

Teknik Perancangan Perundang - Undangan : Contoh Pembuatan Naskah Akademik

Teknik Perancangan Perundang - Undangan
(Materi Semester V, Fakultas Hukum)
Universitas Muslim Indonesia
Makassar.-






CONTOH PEMBUATAN “NASKAH AKADEMIK”


Berikut adalah Contoh Naskah Akademik dengan judul Penghapusan diskriminasi antar suku ;


NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI ANTAR SUKU
 


BAB. I
Pendahuluan
A.   Latar Belakang

Manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Setiap manusia dilahirkan dengan gambaran yang sama walaupun memiliki perbedaan-perbedaan yang bersifat fisik. Namun perbedaan itu lantas tidak membuat adanya orang yang dianggap lebih rendah dibandingkan orang lain hanya karena masalah fisik semata. Manusia tercipta dengan kesempurnaannya masing-masing dan tidak ada manusia yang dianggap lebih menonjol di hadapan Tuhan.
            Telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Wilayah territorial Indonesia yang luas juga berakibat pada penduduk yang banyak. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang penduduknya terbesar di dunia. Wilayah-wilayah di Indonesia dihuni oleh banyak kelompok suku. Kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh suku-suku ini dipengaruhi letak geografis maupun adat istiadat yang telah diturunkan dari nenek moyang terdahulu. Dengan kata lain, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki beragam kebudayaan. Ini sesuai dengan falsafah negara kita, yaitu Bhinekka Tunggal Ika yang berarti ”berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.
            Dengan adanya perbedaan tersebut, tentunya upaya untuk menciptakan suasana negeri yang aman, tentram, dan sejahtera tidaklah mudah. Perbedaan - perbedaan yang muncul terkadang menyebabkan gesekan-gesekan antar kelompok yang menyebabkan perselisihan dengan membawa-bawa identitas kesukuan. Hal-hal yang tadinya hanya merupakan percikan api kecil berubah menjadi ledakan hebat akibat membawa-bawa identitas kelompok. Hal ini menyebabkan adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok suku tertentu. Ujung daripada semua itu adalah terjadinya kerusuhan yang menyebabkan perpecahan bangsa. Indonesia sendiri telah mengalami hal tersebut secara nyata. Tidak hanya terdapat pada kerusuhan yang benar-benar memperlihatkan perselisihan antar kelompok suku, diskriminasi juga dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan social. Banyak dijumpai kasus yang memperlihatlan pemberian perlakuan yang tidak adil kepada seseorang hanya karena memandang suku. Hal itu tentunya akan menimbulkan perasaan dendam dan kebencian sehingga jurang pemisah akan semakin lebar.
            Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai penghapusan diskriminasi antar suku di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang berlaku dan mengatur mengenai hal tersebut, diharapkan diskriminasi antar suku dapat dihapuskan dan menciptakan kehidupan yang sejahtera, aman, dan tentram. Selain itu persatuan dan kesatuan pun dapat terjalin lebih kokoh.


B.   Identifikasi Masalah

Yang terjadi adalah adanya diskriminasi antar kelompok suku yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.oleh karena itu yang harus diselidiki adalah:
1.      Apa yang menjadi akar penyebab timbulnya perselisihan antar suku?
2.      Bagaimana cara mencegah timbulnya perselisihan antar suku?
3.      Bagaimana cara mengatasi perselisihan antar suku yang telah terjadi?
4.      Siapakah yang memiliki wewenang untuk memutus seuatu perselisihan antar suku?


C.   Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dibuatnya naskah akademik ini adalah:
1.      Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Antar Suku.
2.      Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Antar Suku.
3.      Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
4.      Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Antar Suku.
5.      Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan prioritas Prolegnas (untuk suatu Naskah Akademik RUU).

D.    Metode Penelitian

Metode yang digunakan di sini adalah Metode Yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data-data sekunder. Data-data sekunder yang digunakan antara lain :
1.      Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2.      Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
3.      Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
4.      Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)
5.      Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170).



BAB. II
Asas - asas yang digunakan dalam penyusunan norma

1.      Asas Pengayoman
Negara senantiasa memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan dan pengayoman yang dilakukan oleh Aparatur Negara kepada masyarakat dalam hubungannya dengan sistem Pemerintahan Indonesia, dilihat dan karakteristik pelayanan dapat dilakukan pembagian dalam tiga pelayanan, yakni :
a.       Pola pelayanan efektif
Merupakan pelayanan yang diberikan oleh negara dengan penekanan lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan, dengan tanpa memperhitungkan perbandingan antara besarnya input yang harus diberikan dan output yang akan diterima. Oleh karena itu negara yang melaksanakan pelayanan ini mempunyai kualifikasi khusus, yakni menjamin bahwa tujuan tercapai. Pola pelayanan efektif ini adalah pelayanan yang diberikan oleh negara unsur Pertahanan dan Keamanan. Pola pelayanan ini dilakukan oleh unsur keamanan, yang harus siap siaga pada setiap saat untuk melindungi dan mengayomi serta menjaga serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
b.      Pola pelayanan efektif dan efisien
Merupakan pelayanan yang dilakukan oleh negara dengan pola pelayanan yang menitikberatkan di samping untuk pelayanan yang semata-mata untuk mencapai tujuan (efeknya), juga melaksanakan pola pelayanan yang senantiasa memperhatikan perbandingan terbatk antara input dan output. Pola pelayanan efektif sekaligus efisien dilakukan oleh unsur birokrasi baik urusan pemerintahan umum maupun urusan umum pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan desa.
c.       Pola pelayanan efisien
Merupakan pola pelayananan yang dilakukan oleh negara yang senantiasa menitikberatkan pelayanan pada prinsip efisien pengertian bisnis, yakni berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk semua kegiatan yang dilakukan. Pola pelayanan yang melaksanakan prinsip efisien secara bisnis, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tingkat pusat, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah.
            Sesuai dengan pola pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Negara sebagaimana yang dikemukakan di atas, upaya untuk meningkatkan kualitas dan disiplin agar mampu melayani dan mengayomi masyarakat, harus sesuai pula dengan karakteristik pelayanan yang diberikan.
            Untuk pola pelayanan yang efektif, maka personil Aparatur Negara diisi oleh personil yang mempunyai kualifikasi khusus, seperti mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi, rela berkorban serta semangat juang tinggi. Untuk memenuhi kualifikasi ini maka setiap diadakan rekruitment personil, perlu dilakukan seleksi yang ketat disertai dengan psikotest mengenai jiwa dan semangat pengabdiannya terhadap tugas pekerjan yang akan diembannya. Dalam pelaksanaan pelayanan ini dibutuhkan penegakan disiplin yang ketat/ kaku.
            Untuk pola pelayanan yang efektif dan efisien, dibutuhkan personil yang profesional dan mempunyai kemampuan untuk menentukan bilamana dan dimana pelayanan yang diberikan itu harus efisien atau efektif, dengan menggunakan peraturan/ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu dalam merekrut personil untuk pola pelayanan ini, dibutuhkan personil untuk pola pelayanan ini, dibutuhkan personil yang mempunyai tingkat loyalitas yang tinggi kepada tugas pekerjaan dan sekaligus mernpunyai kemampuan untuk menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.
            Adapun untuk pola pelayanan efisien, diperlukan personil yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi di samping loyalitas yang baik kepada tugas pekerjaan. Hal ini dilakukan agar setiap personil mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan pelayanan harus diberikan kepada masyarakat.
Upaya untuk senantiasa membina agar masing-masing pola pelayanan tetap mempunyai kualifikasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, maka perlu diciptakan suatu model kompetitif antara masing-masing pola pelayanan yang ada. Hal ini dilakukan di samping untuk menjaga agar masing¬-masing pola pelayanan yang ada tetap eksis dan handal, sehingga masyarakat dapat diharapkan untuk tetap percaya pada setiap pola pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan.
            Dengan adanya para kompetisi antara masing-masing unit pelayanan, maka setiap unsur pelayanan akan berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk pola pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat akan percaya kepada kemampuan yang dimiliki oleh setiap pola pelayanan. Dengan demikian dapat diharapkan masyarakat akan merasa dilayani dan diayomi oleh, sehingga akan tumbuh inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

Jadi, setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Tujuan daripada pembuatan suatu peraturan perundang-undangan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

2.      Asas Keadilan
            Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Kata keadilan dalam Bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari Bahasa Latin yaitu “iustitia”. Makna juctice adalah :
a.       Secara atributif
Suatu kualitas yang adil atau fair (justness).
b.      Sebagai tindakan
Tindakan menjalankan hukuman atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (judicature).
c.       Orang
Pejabat public yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke Pengadilan (judge, jurist, magistrate).
Sedangkan kata “adil” dalam Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.
            Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia. Sumber ketidakadilan adalah perubahan dalam masyarakat. John Rawls, filsuf dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.
            Dalam proses penegakan suatu peraturan perundang-undangan, yang berlaku adalah merupakan legal justice (keadilan hukum) yaitu adil berdasarkan hukum yang harus ditaati oleh setiap orang. melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain daripada timbul suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain bahwa tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan social.

3.      Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
            Disamping keadilan hokum dan keadilan masyarakat, Undang-Undang juga menjamin adanya kepastian hukum. Dalam suatu negara bahwa Undang-Undang yang telah ditetapkan, sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Sebab itu kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Polisi, Jaksa dan Hakim memainkan peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, misalnya suatu perkara yang ditangani tidak secara tuntas, akan memberikan ketidakpastian hukum.
            Hukum ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diserahi tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, pasti akan mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan saling akan berbuat sesuka hatinya serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan itu dalam suatu keadaan suasana “social diorganization atau kekacauan social”.
KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku telah memadai sebagai hukum positif yang memberi peluang bagi aparat penegak hukum untuk lebih efektif mencapai sasaran tujuan penegakan ketertiban dan kepastian hukum.

4.      Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan
Rousseau mengatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hukumdan menjamin kebebasan dari para warga negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Undang-undang sendiri merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. Rakyat harus mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perwakilan.
            Di dalam pelaksanaan kenegaraan Indonesia, presiden adalah pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang dan DPR adalah pemberi persetujuan terhadap setiap rancangan undang-undang. Dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, negara harus selalu memperhatikan kemauan dan kebutuhan rakyat. Sebab alasan dibuatnya undang-undang tersebut adalah untuk mensejahterakan rakyat. Negara harus senantiasa mementingkan kepentingan umum diatas segalanya.
            Suatu peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Jangan sampai suatu peraturan perundang-undangan malah tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Harus ada keseimbangan, keserasian dan keselarasan di dalam peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodasi. Dengan kata lain, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

      Berbagai asas tersebut harus dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua itu demi mewujudkan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan



BAB. III
Materi muatan perundang – undangan dan keterkaitannya dengan hukum positif

1.      Keterkaitan Materi dengan Hukum Positif
Materi-materi yang disuguhkan di dalam Naskah Akademik ini sesuai dan berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang membahasa mengenai suku, ras, dan etnis. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan acuan antara lain adalah: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170). Sehingga dapat dipastikan rancangan undang-undang yang akan dibentuk nantinya tidak menyalahi atau bertentangan dengan undang-undang yang telah ada.

2.     Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
1.      Ketentuan Umum
Memuat mengenai pengertian/ definisi beserta alternatifnya yang terdapat dalam undang-undang. Diantaranya :
a.       Diskriminasi antar suku adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada suku, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
b.      Suku adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
c.       Warga negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban.
d.      Tindakan Diskriminasi Antar Suku adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada suku, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
e.       Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2.      Asas dan Tujuan
Memuat berbagai asas yang menjadi pedoman dan tujuan yang hendak dicapai. Asas-asas yang dijadikan landasan adalah :
a.       Asas Pengayoman
Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Tujuan daripada pembuatan suatu peraturan perundang-undangan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.
b.      Asas Keadilan
Perancangan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
c.       Asas ketertiban dan kepastian hukum
Asas ini berfungsi sebagai jaminan bagi masyarakat untuk melindungi mereka dari perlakuan dikrimininasi antar suku yang terjadi di kemudian hari.
d.      Asas Keseimbangan, Kesersian, dan Keselarasan
Suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
Tujuan pengapusan diskriminasi antar suku adalah mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang hidup bersama.

3.      Tindakan Diskriminatif
Memuat berbagai bentuk tindakan yang mencerminkan sikap diskriminatif baik secara lisan maupun tulisan. Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:
·         Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
·         menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
a)      Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
b)      Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
c)      Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
d)     Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi antar suku.

4.      Pemberian Perlindungan dan Jaminan
Memuat berbagai tindakan dalam melindungi, menjamin dan memberikan pemahaman dalam mencegah terjadinya diskriminasi. Juga terdapat kewajiban pemerintah dalam mencegah dan menanggulaingi diskriminasi antar suku. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan:
a.       perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan kepada semua warga negara untuk terbebas dari diskriminasi antar suku di dalam hidupnya;
b.      jaminan pemberian perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
c.       pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.
Untuk penyelenggaraan perlindungan, pemerintah juga wajib :
1.      memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan menjamin terlaksananya upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.      menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi antar suku;
3.      mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi antar suku, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4.      melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi antar suku.

5.      Pengawasan
Memuat penjelasan mengenai berbagai bentuk pengawasan terhadap diskriminasi antar suku beserta pelaku pengawasan tersebut.
Pengawasan dilakukan oleh Komnas HAM dan meliputi :
a.       pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi antar suku;
b.      pencarian fakta dan penilaian terhadap dugaan pelaksanaan tindakan diskriminasi antar suku;
c.       pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi antar suku;
d.      pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi antar suku;
e.       pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

6.      Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Warga Negara
Memuat berbagai penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam mencegah maupun menanggulangi tindakan diskriminatif antar suku. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan suku. Setiap warga negara wajib:
a.       membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
b.      memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;
Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi antar suku. Bentuk peran serta :
a.       meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;
b.      menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;
c.       menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
d.      memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

7.      Ganti Rugi
Memuat keterangan mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban dan cara mengajukan gugatan ganti rugi. Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersamasama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

8.      Ketentuan Pidana
Memuat mengenai ketentuan pidana, baik lama masa tahanan maupun besar sanksi terhadap subjek hukum yang dinyatakan bersalah.
a.       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada suku yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
b.      Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi antar suku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
c.       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi antar suku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.
d.      Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda dan korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum

9.      Ketentuan Penutup
Memuat mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan lain setelah undang-undang disahkan. Pada saat Undang-Undang mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan suku, ras dan etnis, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


BAB IV
PENUTUP

1.      Kesimpulan
            Diskriminasi antar suku merupakan masalah serius yang harus ditangani secara hati-hati dan sungguh-sungguh. Ini dikarenakan negara Indonesia memiliki rakyat yang terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan. Jika disepelekan dan ditangani secara asal, dikhawatirkan malah akan menjadi semakin rumit dan berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-undang yang berlaku saat ini yang menyangkut masalah dikriminasi antar suku dirasa kurang lengkap dan kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara utuh ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2.      Saran
            Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami merekomendasikan perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai penghapusan dikriminasi antar suku.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tidak ada komentar:

Posting Komentar