Minggu, 25 November 2012

Hukum Kesehatan : Pengertian dan Hubungan dengan beberapa paham Ilmu Hukum

Hukum Kesehatan
(Materi Semester V, Fakultas Hukum)
Universitas Muslim Indonesia
Makassar.-



Pengertian Hukum Kesehatan
Menurut Prof. Heemen, Hukum Kesehatan adalah Ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan penerapan dari hukum perdata, pidana dan administrasi Negara.

Sumber – sumber hukum kesehatan
  1. Kebiasaan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharan kewsehatan
  2. Hukum otonomi
  3. Ilmu dan literatur

Pengertian Hukum Kedokteran
Hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kesehatan individu dimana didalamnya termasuk pengaturan tentang hubungan rumah sakit dengan dokter, Rumah sakit dengan pasien, dan dokter dengan Pasien.

Hukum kesehatan dikenal dengan pelayanan kesehatan atau Health Care.
Antara lain:
  1. Penerima pelayanan kesehatan atyau health receiver (misalnya Pasien)
  2. Pemberi pelayanan kesehatan atau health providers (misalnya: dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, dll).


Penerapan Hukum Kesehatan dalam hukum perdata
Yaitu : hubungan antara dokter dengan pasien bias merupaka relasi medis, relasi hukum yang biasa disebut dengan perjanjian medis dalam hal penyembuhan pasien disebut dengan Kontrak Terapeutis.
Pasal-pasal yang dapat diterapkan:
  1. Pasal 1320 BW (KUH PERDATA) tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.
  2. Pasal 1365 BW (KUH PERDATA).
Perlu diketahui bahwa kontrak medis bisa tertulis dan bias juga tidak tertulis. Dan bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya bias disebut dengan wan-prestasi.


Penerapan Hukum Kesehatan dalam Hukum Pidana
Pasal – pasal yang dapat diterapkan adalah:
  1.    Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian
  2.    Pasal 360 KUHP kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau cacat.

Penerapan Hukum Kesehatan dalam Hukum Administrasi Negara
  1. Izin  yang dikeluarkan oleh pihak Depkes harus dimiliki oleh dokter
  2. Perizinan Rumah sakit dan Apotek harus melalui Depkes.



Dikutip  : Hurry Sanjaya 
(Sumber : Konklusi pemaparan dosen)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar