Senin, 13 Desember 2010

Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis


Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis
(Materi Semester 1, Fakultas Hukum)
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Hukum tertulis telah menjadi tanda cirri dari hokum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern, kehidupan yang makin komplek, bidang-bidang yang makin beraneka ragam serta perkembangan masyarakat dunia yang makin menjadi suatu masyarakat yang tersusun secara organisasi (organized society).
Kelebihan Hukum Tertulis :
1.       Apa yang diatur mudah diketahui orang.
2.       Setiap orang kecuali yang tidak bias membaca mendapatkan jalan masuk yang sama kedalam hukum.
3.       Pengetahuan orang mengenai hukum senantiasa bisa dicocokkan kambali dengan yang telah dituliskan, sehingga mengurangi ketidakpastian.
4.       Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perlindungan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan banyak kemudahan.
Hukum tertulis adalah hukum yang dikondifikasikan, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikondifikasikan, sehingga hukum tertulis dapat dibedakan antara :
1.       Hukum tertulis yang telah dikondifikaskan, misalnya :
a.       Hukum pidana yang telah dikondifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Tahun 1918)
b.      Hukum Sipil yang telah dikondifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS pada tahun 1948)
c.       Hukum Dagang yang telah dikondifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD pada tahun 1948)
d.      Hukum acara Pidana yang telah dikondifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP pada tahun 1981)

Jelaslah bahwa hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum dagang bentuknya adalah tertulis dan dikondifikasikan.

2.       Hukum tertulis yang tidak dikondifikasikan, misalnnya:
a.       Peraturan tentang Hak Aksoroi (hak menemukan dibidang industri)
b.      Peraturan tentang Ikatan Panien
c.       Peraturan tentang Kepailitan
d.      Peraturan tentang Penundaan Pembayaran
e.      Peraturan tentang Hak Cipta
Peraturan ini berlaku sebagai peraturan-peraturan dalam dagang dan merupakan hukum dagang yang tidak dikondifikasikan. Dari segi bentuknya, maka hukum itu dapat dibagi dalam :
a.       Hukum Tertulis :
·         Yang dikondifikasikan
·         Yang tidak dikondifikasikan.
b.      Hukum Tidak tertulis (hukum kebiasaan) di indonesia, hukum kebiasaan (common law) disebut hukum adat (adat law)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar